'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Idea
Home » Idea
PERNIKAHAN DINI, MELANGGAR HAK ANAK
14 Januari 2022 10:15 WIB | dibaca 13
oleh: Dr. Arri Handayani, S.Psi., M.Si (Kepala Pusat Kependudukan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKPPA) – LPPM UPGRIS)

Media sosial beberapa waktu lalu ramai membicarakan siaran “Suara hati istri : Zahra”, yang menceritakan seorang anak di bawah umur yang terpaksa menikah dan harus menjadi istri ketiga. Ironisnya,  pemain karakter Zahra pada awalnya adalah seorang anak yang masih belia dan tidak pantas melakukan adegan dewasa. Kondisi ini selain tidak baik untuk tumbuh kembangnya juga bisa menjadi stimulus terjadinya pernikahan di usia anak. Walaupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) secara  intensif melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak, demikian juga dengan gebrakan  dari Propinsi Jawa Tengah dengan programnya “Jo Kawin Bocah” untuk menekan angka pernikahan anak, realitanya kondisi tersebut masih saja banyak terjadi. Bahkan di masa pandemi ini pernikahan di usia anak semakin  marak terjadi.

Sejatinya pernikahan pada usia anak adalah melanggar hak anak, karena anak-anak adalah individu yang masih butuh perlindungan dari orang tuanya.  Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,  anak-anak adalah individu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dan jika dikatakan hak tentunya harus dipenuhi, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Sementara itu, dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila individu sudah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian ketika terjadi perkawinan di usia anak, maka telah terjadi pelanggaran atas hak anak, dan bisa jadi anak akan kehilangan hak-haknya.

Hak anak yang terabaikan

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB ada 10 hak di mana anak seharusnya mendapatkannya, yaitu hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, mendapatkan nama (identitas), status kebangsaan, mendapatkan makanan, hak akan  kesehatan, rekreasi, mendapatkan kesamaan, serta memiliki peran dalam pembangunan. Jika menilik pada kasus pernikahan anak, setidaknya ada empat hak anak yang terabaikan, yaitu hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan,  perlindungan serta hak akan kesehatan.

Berkaitan dengan  hak untuk bermain, individu yang menikah di usia dini, akan kehilangan masa remajanya. Masa remaja yang seharusnya kesempatan untuk mengeksplorasi banyak hal dan berbahagia dengan masa remajanya akan terbebani dengan pernikahan yang belum disiapkan secara matang. Apalagi jika sudah mempunyai anak, mereka akan memikul tanggung jawab yang  semakin besar sebagai orang tua.

Meskipun demikian, bagaimanapun remaja yang menikah tetaplah seorang remaja, yang kadang-kadang masih bersikap semaunya sendiri dan labil secara emosi. Tetapi di sisi lain,  mereka harus melakukan penyesuaian terhadap beberapa peran sekaligus ketika telah menikah, baik  sebagai istri, ibu ataupun ayah serta suami. Ibaratnya untuk menyesuaikan dan mengelola diri sendiri saja masih banyak mengalami masalah, tetapi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri  dengan kehidupan rumah tangganya. Dari sini jelas bahwa “bermain” bukan saatnya lagi bagi remaja yang sudah menikah. Karena pada dasarnya ketika seorang remaja menikah, bagaimanapun caranya tetap harus bertanggung jawab terhadap keluarga kecil yang telah dibentuknya.

Selanjutnya terkait hak  mendapatkan pendidikan, ada gambaran ketika menikah di usia dini akan ada hambatan untuk melanjutkan pendidikan, karena tuntutan mengurus keluarga.  Dan jika ini terjadi tidak menutup kemungkinan juga berdampak pada kehidupan selanjutnya. Mereka akan sulit mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena wawasan yang masih kurang, juga kemungkinan kalah bersaing dengan mereka yang lebih berpendidikan. Oleh karena itu walaupun sulit berbagi antara keluarga dan menempuh pendidikan karena kondisi yang masih labil, remaja tetap harus mengupayakan hal tersebut demi kehidupan yang lebih baik.

Sehubungan dengan hak mendapatkan perlindungan, khususnya dari orang tua,  akan berbeda ketika seseorang telah berkeluarga. Ketika individu sudah menikah, sesungguhnya tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak  sudah selesai. Sebagai anak laki-laki, remaja akan berubah menjadi seorang kepala keluarga yang mengambil alih tanggung jawab seorang ayah kepada anak perempuan yang dinikahinya. Padahal jika dilihat dari usianya, mereka yang menikah di usia dini jelas masih sangat membutuhkan perlindungan orang tua, baik secara fisik maupun psikis. Walaupun pelaku utama dalam pernikahan dini adalah pasangan yang menikah muda, akan tetapi mengingat usia dan emosi yang masih labil, adanya dukungan dari masing-masing keluarga dapat membantu mereka untuk menghadapi realita perkawinan.

Terakhir adalah hak akan kesehatan. Dalam hal ini termasuk kesehatan fisik maupun psikis. Ketika terjadi pernikahan di usia anak, secara fisik organ reproduksi belumlah sempurna, sehingga sangat riskan untuk terjadi kehamilan. Kondisi ini juga beresiko tinggi pada ibu dan janin ketika nantinya melahirkan. Belum lagi secara psikis, remaja belum siap menjalankan kehidupan berkeluarga, belum siap menjalani kehamilan yang juga akan berdampak pada pengasuhan ketika nanti si anak lahir. Kondisi mental yang buruk sangat berpeluang terjadi konflik ataupun  kekerasan yang jika tidak teratasi dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu perencanaan yang matang mutlak diperlukan.

Mengingat resiko yang besar juga adanya hak-hak anak yang terabaikan ketika terjadi  pernikahan dini, maka setiap keluarga juga remaja perlu mempertimbangkan tentang hal tersebut. Bagaimanapun pernikahan yang sudah dipersiapkan secara matang akan lebih baik daripada menikah di usia dini.

Artikel sudah dimuat di kolom Opini Tribun Jateng, tanggal 9 Juni 2021

Shared Post:
Arsip
Idea Terbaru
Berita Terbaru